REFORMASI REGULASI UNTUK MEMPERMUDAH PROSES BERUSAHA DI INDONESIA

Abstract

Latar belakang dari penulisan ini adalah Strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa hanya mengandalkan instrumen fiskal dan moneter semata. Ruang kebijakan ketiga, berupa ruang kebijakan struktural yang berbasis pada pembangunan institusi berkualitas, menjadi prioritas baru pendekatan Pemerintah. perubahan pada sisi penawaran (supply-side reform) ini berintikan pembaruan tata regulasi, birokrasi dan layanan sektor publik bagi terbentuknya iklim usaha kondusif dan berdaya saing. Semua itu mesti berlangsung serentak di level nasional dan daerah, digerakkan kepemimpinan Pemerintahan yang kuat dan terlembaga, serta didukung partisipasi aktif sektor privat dan masyarakat pada umumnya. Kemudahan dalam regulasi dapat mempengaruhi system perekonomian, dan berusaha yang kompetitif dan adil bagi Masyarakat. Dalam penulisan tugas dan peran pemerintah sangat penting. Sebagaimana siklus umum
bekerjanya suatu kebijakan menyangkut proses pembuatan dan substansi kebijakan, persiapan operasional dan implementasi di lapangan, serta monitoring dan evaluasi. Adapun salah satu factor dalam menciptakan regulasi yang memudahkan bagi usaha Indonesia ada dalah faktor pemerintahan dan Masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka
disimpulkan regulasi yang diterbitkan dapat mendukung kemudahan alam memulai usaha, namun regulasi tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk turut menciptakan regulasi yang berkesesuaian dengan pemerintah pusat